Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian

12/18/2018 4:41:37 PM

Pemerintah berencana menggulirkan lagi stimulus ekonomi berupa kebijakan insentif fiskal  yang tujuan utamanya untuk menarik investasi langsung (direct investment). Beberapa insentif yang sedang dirumuskan antara lain meliputi penghapusan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di sektor properti. Di sektor Keuangan juga sedang dikaji untuk instrumen insentif  perpajakan berupa penyamaan tarif PPh untuk bunga obligasi, dana investasi real estate (DIRE), dana investasi infrastruktur (DINFRA)  dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT). Tentunya perlu di dalami apakah kebijakan tersebut memang mendesak, diperlukan dan dibutuhkan para pemangku kepentingan.


Tambahnya berbagai insentif fiskal tersebut secara langsung tentunya akan meningkatkan besaran tax expenditure (belanja pajak). Namun apabila kebijakan tersebut tepat sasarn, tentunya akan mendorong pergerakan dan tumbuhnya perekonomian. Belanja pajak adalah penerimaan perpajakan yang tidak terhimpun atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum (benchmark tax system) yang menyasar kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu. Adapun tujuan penghitungan belanja pajak antara lain untuk transparansi dan akuntabiltas pemerintah. Pihak pemerintah maupun dunia usaha akan mendapatkan manfaatnya. Dari sisi pemerintah, menjadi instrumen pengawasan/ monitoring dan evaluasi dalam mengelola keuangan negara, apakah kebijakan fiskal terutama yang menyangkut insentif perpajakan telah berjalan efektif, efisien dan bermanfaat. Dari sisi masyarakat dan dunia usaha juga bisa melihat dan menilai fasilitas apa saja yang sudah diberikan pemerintah dan yang dibutuhkan serta didapatkan dunia usaha untuk mendukung aktifitas bisnis dan pergerakan ekonomi.


Pada akhir Agustus 2018, pemerintah telah menerbitkan  laporan estimasi belanja pajak untuk tahun 2016 dan 2017. Besarnya belanja pajak tahun 2016 sebesar Rp143,6 triliun dan tahun 2017 Rp154,7 triliun. Dari sisi penerimaan, selama 2 tahun terdapat kehilangan potensi pajak (potential loss) sebagai imbas dari pelaksanaan kebijakan insentif fiskal sebesar Rp298,3 triliun. Jika dihitung berdasarkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kehilangan penerimaan tercatat masing-masing 1,16 persen tahun 2016 dan 1,14 persen 2017. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan, belanja pajak, berpengaruh cukup signifikan yaitu 13,26 persen dari realisasi penerimaan 2016 (Rp1.105 triliun) dan 13,70 persen dari realiasasi 2017 (Rp1.339,80 triliun). Di saat rasio pajak semakin turun (2017 turun menjadi 10,78 persen, hasil audit BPK RI) dan target penerimaan pajak tidak pernah tercapai sejak tahun 2008, tentunya menjadi perhatian pemerintah untuk benar-benar melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan insentif pajak yang merupakan komponen utama dari belanja pajak.


Apabila belanja pajak tahun 2017 kita bedah lebih dalam, diketahui bahwa kontribusi belanja pajak tahun 2017 berasal dari empat pos pajak, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) sebesar Rp239,54 triliun, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp40,7 triliun, dan bea masuk dan cukai sebesar Rp17,99 triliun. Dari sisi sektor kegiatan usaha, terbesar antara lain  jasa keuangan 17, 63 persen, pertanian dan perikanan14,20 persen, manufaktur  12,30 persen, jasa transportasi 12, 80 persen.   Dari data ini diketahui bahwa  Proporsi PPN dalam struktur belanja pajak berkisar dari 80%-81% dari total belanja pajak dan sektor-sektor yang mendapatkan porsi belanja pajak yang lebih besar justru menunjukkan kinerja yang masih di bawah ekspektasi misalnya sektor manufaktur. Artinya, hal ini  mengindikasikan bahwa kebijakan insentif fiskal belum bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Belanja pajak dari  PPN seharusnya  juga dapat digunakan untuk mendorong konsumsi dan menjaga daya beli  rumah tangga/ masyarakat serta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenyataanya selama beberapa waktu belakangan konsumsi rumah tangga justru bergerak stagnan pada kisaran 5%. Tahun 2017, konsumsi rumah tangga malah  berada pada angka 4,95% atau merupakan titik paling rendah selama 5 tahun belakangan. Di samping itu, kontribusi konsumsi rumah tangga ke PDB juga menurun yakni dari 56,50% pada 2016 menjadi 56,13%.


 Belanja pajak seharusnya didominasi oleh PPh. selain lebih netral, belanja pajak dalam bentuk PPh bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan karena dimanfaatkan oleh sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB. Data belanja pajak mencatat porsi belanja PPh pada 2016 tercatat hanya 14,3% dan pada tahun 2017 justru turun pada angka 13,04%. Hal ini juga terkonfirmasi dari rendahnya belanja pajak yang dimaksudkan untuk kepentingan investasi dan mendorong perekonomian. Terlebih dari data terakhir yang dikeluarkan bank dunia, menunjukan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia tahun 2018 turun satu peringkat menjadi 73 (2017 peringkat 72).


Pemerintah sebenarnya telah berusaha untuk lebih probisnis dan propasar serta melakukan re-branding dengan menumbuhkan  daya tarik investasi bersaing dengan negara tetangga khususnya Thailand, Malaysia dan Philipina dan Vietnam. Namun, beberapa catatan terkait kebijakan insentif fiskal yang telah dikeluarkan, ada yang telah dan  belum  tepat sasaran dan menjadi daya tarik investasi. Dalam implementasinya, hal-hal yang terkait teknis operasional, perijinan, SDM, sarana infrastruktur  masih menjadi kendala dan belum sesuai yang dijanjikan. Misalnya kebijakan pembentukan 12 kawasan ekonomi khusus (KEK), yang mendapatkan fasilitas dan kemudahan fiskal berupa pembebasan PPh, PPN dan Bea masuk. Sampai saat ini  masih banyak yang belum operasional. Penulis pernah melakukan survei di salah satu KEK yaitu KEK Sei Mankei, sejak dibuka tahun 2012, baru 1 investor yang tertarik bernvestasi yaitu grup Unilever, yang telah menginvestasikan lebih dari 2 triliun, dukungan regulator dalam penyiapan fasilitas baik fiskal maupun operasional belum optimal. Fasilitas fiskal tax holiday yang diperoleh  tidak sesuai yang dijanjikan (100% bebas dan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun). Sarana infrasuktur penunjang terutama pelabuhan  Kuala Tanjung juga belum operasional. 


Untuk kebijakan yang telah mendapat respon dan ketertarikan investor adalah Kebijakan tax holiday, yang telah direvisi sangat revolusioner. Data terakhir, kebijakan tax holiday yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2018, sejak diterbitkan bulan April,  telah ada 8 investor  yang tertarik untuk menggunakan,  dengan nilai investasi Rp161,3 triliun dalam bidang usaha manufaktur yaitu industri kelistrikan dan industri logam. Investasi tersebut diperkirakan akan dapat menyerap 7.911 orang tenaga kerja.


Kebijakan insentif fiskal sebagai komponen utama dalam belanja pajak,  harus benar-benar melalui proses selektif, terukur, terstruktur, melalui kajian yang mendalam  dan komprehensip serta menjamin terciptanya services level playing field di dunia usaha. Jangan sampai malah mencederai kondisi sekarang yang telah kondusif dengan dunia usaha.  Investasi adalah untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui aktivitas ekonomi yang mempunyai efek pengganda (multiplier effect) akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.


Dari berbagai catatan di atas, diketahui bahwa sebagian belanja pajak berupa kebijakan insentif pajak belum signifikan dapat mendorong konsumsi dan daya beli  rumah tangga/ masyarakat, mendorong investasi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan  berpotensi menjadi negatif tax baik dari aspek pengecualian maupun pengurangan pajak. Ke depan diharapkan dengan telah adanya laporan belanja pajak, ukuran efektifitas dan efisiensi kebijakan insentif pajak lebih presisi, tersistem sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran berhasil dan berdaya guna.


Dalam era transparansi ekonomi, dan demokrasi yang sudah kondusif ini, seyogyanya para pengambil kebijakan negeri ini dapat mengeluarkan kebijakan yang memang seharusnya berlaku (ius constitutum) bukan sebaiknya berlaku (ius constituendum)  agar marwah keadilan dan kemaslahatannya dirasakan seluruh  rakyat Indonesia.



Herry Setyawan

Pengamat Kebijakan Publik

Bekerja di Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI

Tulisan ini adalah pendapat pribadi


Eselon I Kementerian Keuangan