Peningkatan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada Kondisi Informalitas

12/20/2018 3:03:34 PM

Latar Belakang

Value Added Tax (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah diterapkan pada mayoritas negara didunia. Dibeberapa negara lain, VAT disebut pula dengan Good and Services Tax (GST) dengan mekanisme yang sama dengan VAT. Sementara satu-satunya negara yang tergabung dalam OECD yang tidak menerapkan VAT hanya Amerika Serikat.

Penerapan VAT telah diteliti secara empiris efektif meningkatkan penerimaan dibandingkan sistem pajak konsumsi lainnya seperti turnover tax maupun retail sales tax. Namun pengadopsian sistem VAT tersebut tidak dapat meningkatkan penerimaan di negara berkembang di dunia khususnya di negara-negara sub sahara Afrika. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan VAT tidak efektif dan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat apabila VAT diterapkan dalam kondisi informalitas dimana terdapat banyak penghindaran pajak. Hal ini akibat adanya rantai VAT yang terputus akibat banyaknya penghindaran pajak.

Salah satu hal yang terpenting yang menentukan besarnya penerimaan adalah terkait besarnya tarif. Namun dalam kondisi tarif pajak sudah melewati tarif maksimal (Laffer Curve), maka peningkatan tarif pajak akan menurunkan penerimaan. Hal ini terjadi akibat tarif VAT yang terlalu besar akan menurunkan permintaan barang akibat kenaikan harga barang. Akibatnya basis pajak menurun sehingga penerimaan juga akan menurun.

Penelitian empiris yang melihat hubungan antara tarif VAT dan penerimaan masih terbatas. Misalnya dengan menggunakan data time series pada satu negara, menggunakan data cross section pada satu periode tertentu, atau menggunakan data panel pada satu regional tertentu yaitu di negara-ngera Uni-Eropa. Hal ini mengakibatkan penelitian tersebut belum ada variasi data terutama untuk negara berkembang dimana pada negara berkembang banyak terdapat informalitas sehingga banyak terjadi penghindaran pajak yang dapat menggerus penerimaan pajak.

Dengan menggunakan data set yang lebih besar termasuk negara maju dan berkembang kita dapat mengeksplor lebih dalam pengaruh informalitas yang merupakan karakter negara berkembang yang dapat menggerus penerimaan serta juga melihat pengaruhnya terhadap tarif maksimal VAT.

 

Tarif VAT dan Penerimaan

Salah satu cara termudah untuk meningkatkan penerimaan adalah dengan meningkatkan tarif pajaknya. Sementara penurunan tarif dilakukan untuk meningkatkan daya beli dan memperluas basis pajak. Tarif yang berada pada area normal (normal range) menunjukkan bahwa kenaikan tarif akan meningkatkan penerimaan pajak sedangkan tarif yang berada pada area terlarang (prohibitive range) menunjukkan bahwa kenaikan tarif akan menurunkan penerimaan. Point E merupakan tarif yang memaksimalkan penerimaan pajak. Namun titik maksimal bukan merupakan titik yang optimal dalam artian tarif pajak tersebut paling menghasilkan distorsi ekonomi paling sedikit.

Dalam konteks VAT, perusahaan informal cenderung untuk bertransaksi dengan perusahaan informal begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan dalam sistem VAT terdapat pengkreditan pajak yang diperoleh dari rantai produksi sebelumnya (upstream firm). Pajak ini dapat dikreditkan dengan pajak pada penjualan tingkat berikutnya (downstream firm). Ketika perusahaan formal membeli input dari perusahaan supplier yang informal, maka perusahaan formal tersebut tidak dapat memperoleh faktur pajak. Hal ini dapat memberikan insentif bagi perusahaan informal agar tetap bertransaksi dengan perusahaan informal sehingga mengakibatkan informalitas semakin meningkat. Apabila informalitas dalam suatu perekonomian cukup besar maka hal ini dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pada suatu negara.

 

Tarif Maksimal VAT Dengan Kondisi Informality

Berdasarkan hasil estimasi kami dengan sampel 128 negara (unbalanced panel) periode 1970-2016 ditemukan bahwa tarif VAT berhubungan positif terhadap penerimaan sedangkan informalitas pada suatu negara terbukti menurunkan penerimaan.

  Dependen Variabel : VAT/GDP
Model (1) Model (2) Model (3) Model (4)
VAT Rate            0.431*** 0.454*** 0.508*** 0.527***
     (11.36) (12.18) (10.54) (11.26)
VAT Rate2 -0.00888*** -0.00934*** -0.0104*** -0.0107***
  (-7.61) (-8.08) (-7.99) (-8.42)
Age 0.0280*** 0.0259*** 0.0264*** 0.0244***
         (8.32) (8.00) (7.71) (7.45)
Agriculture -0.0536*** -0.0473*** -0.00612 -0.00138
       (-6.04) (-5.96) (-0.30) (-0.07)
Openness 0.00306*** 0.00369*** 0.00299*** 0.00364***
        (3.01) (3.18) (2.98) (3.15)
Inflation -0.000741 -0.000113 -0.0000507 -0.000915
   (-0.44) (-0.66) (-0.30) (-0.53)
Dummy Euro 1.142** 1.110**
  (2.46) (2.38)
Dummy Africa -0.348 -0.258
  (-0.71) (-0.52)
Dummy AsiaPacific -0.267 -0.227
  (-0.50) (-0.42)
VAT Rate*Agriculture -0.00327*** -0.00312***
  (-2.59) (-2.58)
Constant 1.147*** 0.752 0.382 0.0213
         (3.19) (1.55) (0.82) (0.04)
N                              2155 2155 2155 2155
R Square 0.30 0.35 0.31 0.35

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

 

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, maka tarif maksimal VAT ( antar negara di dunia ada pada range 24,4% - 24,6%. Pada tahun 2015, tarif standar antara 24% - 27% telah digunakan pada 7 negara di Eropa yaitu Croatia, Denmark, Finland, Hungary, Iceland, Norway dan Sweden.

Namun apabila mempertimbangkan adanya informalitas pada suatu negara, maka besarnya tarif VAT yang maksimal akan menurun. Bahwa besarnya informalitas (yang pada penelitian ini kami gunakan proxy nilai tambah sektor pertanian) berkisar dari paling kecil 0% sampai dengan yang paling besar 57%, maka tarif VAT maksimal berada pada range 15,46% - 24,63%. Untuk mendapatkan tarif VAT yang maksimal di Indonesia maka diperlukan nilai informalitas di Indonesia. Rata-rata informalitas Indonesia dari tahun 1970 - 2016 adalah 21,83% (World Bank, 2017; 2018). Maka, berdasarkan model (3) dan model (4), tingkat tarif VAT yang maksimal dalam kondisi struktur Indonesia adalah sekitar 20,9% - 21,4%.

 

Rekomendasi Kebijakan

Adanya kondisi informalitas akan menurunkan besarnya tarif maksimal VAT pada suatu negara. Oleh karena itu kebijakan peningkatan tarif VAT harus dilaksanakan dengan hati-hati. Besarnya tarif maksimal VAT dengan kondisi informalitas di Indonesia adalah sekitar 21%. Artinya dengan besarnya tarif standar VAT di Indonesia sebesar 10% berati masih berada dibawah titik maksimal tarif VAT (Kurva Laffer). Namun, secara umum di negara-negara lain, besaran peningkatan tarif VAT di beberapa negara yang telah meningkatkan tarif VAT tidak terlalu besar (hanya sebesar 1-3%). Oleh karena itu, apabila pemerintah Indonesia akan meningkatkan tarif VAT maka selain ditingkatkan dalam level yang tidak terlalu besar maka harus dibarengi dengan langkah-langkah untuk menanggulangi informalitas yaitu dengan memastikan seluruh pelaku usaha yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak ada rantai VAT yang terputus dimana hal tersebut dapat mendistorsi perekonomian.

 

Fikri Rosano Arrachman

Staf di Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan



Eselon I Kementerian Keuangan