[Risalah Pengaduan] Pemberitahuan Pemusatan Tempat PPN Terutang PT ABC

12/21/2018 9:23:01 AM

PT ABC (WP) telah menyampaikan surat pemberitahuan pemusatan tempat pajak pertambahan nilai terutang sebanyak 4 (empat) kali. Kanwil DJP (Kanwil) menolak ketiga permohonan WP dengan alasan umum belum dipenuhinya persyaratan dalam PER-19/PJ/2010 tanpa adanya keterangan lebih lanjut. Sampai dengan pengaduan disampaikan, Kanwil belum memberikan jawaban atas surat pemberitahuan keempat. WP merasa telah memenuhi seluruh persyaratan dalam PER-19/PJ/2010, sehingga WP merasa tidak puas dengan alasan penolakan tersebut. Penolakan pemusatan PPN ini menyulitkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemusatan tempat PPN terutang bertujuan untuk memberikan kemudahan (ease of doing business) bagi WP dalam menyelenggarakan administrasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Pasal 12 UU PPN yang mengatur apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) terutang pajak pada lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, PKP tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat terutangnya pajak.

Lebih lanjut, persyaratan penyampaian pemberitahuan secara tertulis pemusatan PPN terutang yang diatur dalam Pasal 4 PER-19/PJ/2010 sebagai berikut:

  1. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang;
  2. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan; dan
  3. dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Kanwil menolak ketiga pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang dengan alasan masih terdapat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari cabang A ke cabang B walaupun tidak terdapat administrasi penjualan. Penyerahan BKP ini dibuktikan dengan administrasi/dokumen berupa Surat Pengantar, slip timbangan, dan laporan pengiriman per bulan. Kanwil merujuk Pasal 3A ayat (1) UU PPN yang menyatakan pengusaha yang melakukan penyerahan terutang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang. Kanwil menggunakan definisi penyerahan BKP sesuai Pasal 1A ayat 1 UU PPN yaitu termasuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang;

Namun demikian, perlu diperhatikan perkecualian yang diatur dalam Pasal 1A ayat 2 UU PPN yang menyatakan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan BKP dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Berdasarkan keterangan di atas, penyerahan BKP antarcabang yang dilakukan PKP tempat pajak PPN terutang dipusatkan seharusnya tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP.

Pasal 4 PER-19/PK/2010 hanya mengatur 3 (tiga) syarat pemusatan tempat PPN terutang yang semuanya telah dipenuhi oleh WP. Tidak ada ketentuan yang mensyaratkan dilakukan penelitian material atau pemeriksaan atas pemberitahuan pemusatan. Ketika seluruh syarat dalam pasal 4 PER-19/PJ/2010 telah dipenuhi, seyogyanya dapat segera diterbitkan keputusan.

Pokok permasalahan yang disampaikan oleh WP, setelah dilakukan tindak lanjut pengaduan, telah berhasil diselesaikan dengan diterbitkannya Keputusan Kanwil tentang Persetujuan Pemusatan Tempat PPN Terutang.

PDF Resume Risalah Pengaduan, sementara ini hanya dapat dibuka dengan akun kemenkeu. Bila berminat silakan mailto: pengaduan.komwasjak@kemenkeu.go.id


Eselon I Kementerian Keuangan