Pajak dan Ekonomi Digital

1/15/2019 1:20:37 PM

Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi digital seakan merupakan anomali, pertumbuhan ekonomi digital  justru semakin pesat melebihi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, kontribusi pasar digital terhadap PDB Indonesia adalah 3,61%. Jumlah ini kembali meningkat menjadi 4% pada tahun 2017 dan diperkirakan akan peningkatan kembali pada tahun 2018 sebesar 8%-10%. Proyeksi ini didasarkan pada beberapa hal, salah satunya adalah data Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia yang terus meningkat dalam 4 tahun terakhir. Kenaikan nilai transaksi ini juga diikuti adanya peningkatan nilai transaksi pangsa e-commerce terhadap ritel yang juga terus merangkak naik dengan proyeksi 3,1% pada tahun 2017.Rata-rata pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia pada tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mencapai 18,5 persen. Hasil studi dari beberapa lembaga juga mengaminkan hal tersebut. Ernst & Young memperkirakan pertumbuhan nilai penjualan bisnis online/digital  di Indonesia  setiap tahun meningkat 40 persen. Menurut hasil riset Google dan Temasek, dalam laporan bertajuk 'e-Conomy SEA 2018', nilai ekonomi digital Indonesia disebut yang paling tinggi pertumbuhannya dan akan meraih pasar ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2025 dengan nilai 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.453 triliun, nilai tersebut paling banyak berasal dari sektor e-commerce sebesar USD 53 miliar, di bawahnya ada sektor travel online dengan nilai USD 25 miliar, sektor transportasi panggilan dengan nilai USD 14 miliar, dan sektor media online, seperti layanan streaming musik dan video, dengan nilai USD 8 miliar. Sektor finansial teknologi (Fintek) belum diketahui angka pastinya.


Potensi pajak

Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi yang penulis kumpulkan, diketahui bahwa terdapat potensi pajak yang cukup signifikan dapat digali dari industri ekonomi digital antara lain: Satu, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), transaksi perusahaan over the top (OTT) dari jasa iklan di Indonesia mencapai USD 800 juta dengan potensi kewajiban pajak penghasilan yang seharusnya terutang adalah sebesar USD 77 juta (Rp1,07 triliun) belum termasuk PPN.  Dua, Berdasarkan data Google & Temasek pada 2017, pembelian produk via e-Commerce di Indonesia mencapai US$ 10,9 miliar atau sekitar  Rp146,7 triliun, meroket 41 persen dari angka US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 74 triliun pada 2015. Bahkan Google Indonesia menproyeksikan pada tahun pada 2025 nilai total transaksi (gross merchandise value) e-commerce di Indonesia bakal tumbuh lebih dari 150% menjadi USD 53 miliar atau sekitar  Rp2025 triliun, angka ini naik empat kali lipat dari capaian 2018 sebesar USD12,2 miliar (sekitar 177 triliun). Misalnya dari omset di tahun 2018, apabila dikenakan pajak final dengan asumsi seperti tarif UMKM sebesar 0,5% dari transaksi akan menghasilkan potensi pajak penghasilan sebesar Rp8,85 triliun.Tiga, Berdasarkan data dari Bappebti-Kemendag, perkembangan transaksi bisnis investasi atas aset cryptocurrency (aset digital kripto, bukan sebagai alat pembayaran) seperti  Bitcoin, Etereum, Ripple,Litecoin di Indonesia cukup signifikan, dengan market capitalization telah mencapai angka Rp1 triliun per hari dan jumlah  investor sebanyak lebih dari 1,4 juta orang, apabila dikenakan pajak final sebesar 0,1% (disamakan seperti tarif atas transaksi saham) dari transaksi akan menghasilkan potensi pajak penghasilan sebesar Rp365 milyar.


Dilema pemungutan pajak

Dengan melihat data dan informasi di atas, tentunya ekonomi digital merupakan peluang dan potensi baru sebagai sobyek dan obyek pajak. Namun sampai sekarang pemerintah seakan masih ambigu, ragu-ragu  dan dilematis untuk melakukan pemungutan pajak dari ekonomi digital.

Hal ini didasari dan dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, antara lain Pertama, Pemerintah (DJP) kesulitan mendapatkan akses data dan informasi (How, what, why, who, where, when)  atas transaksi ekonomi digital sehingga kesulitan untuk menentukan siapa sobyek dan obyeknya (saat ini akses data perbankan berdasarkan UU No 9 tahun 2017 dan  Authomatic Exchange of Information/AEoI, gerbang pembayaran nasional/ national payment gateway belum berjalan) . Kedua, Industri ekonomi digital merupakan sektor industri baru dan sebagian besar pelakunya adalah star-up katagori UMKM yang memang seharusnya perlu diberikan ruang, pelayanan dan didorong untuk dapat tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Artinya perlu diberikan relaksasi dan insentif perpajakan walaupun akan berpotensi menciptakan ketidakadilan (level playing field) bagi pelaku dengan permodalan yang besar. Ketiga  Dalam praktek di dunia internasional, terutama terkait transaksi lintas negara (cross border transaction), pajak atas ekonomi digital belum ada referensi dan guideline-nya. Dalam pertemuan kepala negara G20 di Argentina, akhir November 2018 sempat didiskusikan topik seputar transparansi pajak, project BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dan pajak digital, namun belum ada kesepakatan seperti apa pengenaan pajak atas ekonomi digital. OECD sebagai organisasi referensi untuk klausul perpajakan juga belum secara spesifik mengeluarkan referensi/guideline. Baru pada awal 2019 OECD akan mengeluarkan pengumuman yang mencakup dua hal, pertama, kesepakatan untuk mendorong Perpajakan ekonomi digital dalam kerangka beyond BEPS. Kedua mengkaji strategi selanjutnya langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pemajakan ekonomi digital (beyond economic digital tax).

Walaupun referensi internasional belum ada yang bisa dijadikan guideline,  tetapi empiris beberapa negara sudah mulai menerapkan aturan pemungutan pajak seperti Inggris, India dan Uni Eropa.  Inggris membidik aktivitas bisnis digital berupa media sosial, mesin pencari, dan marketplaces online sebagai wajib pajak. Pajak tersebut dirancang untuk menjangkau pendapatan yang bersumber dari Inggris. Semua pendapatan dari pihak ketiga yang diperoleh dari aktivitas bisnis di dunia maya dan terkait dengan pengguna Inggris akan dipajaki, baik iklan online, biaya berlangganan, penjualan data atau bentuk lainnya. Adapun, nilai bisnis yang akan dipajaki dibatasi pada kisaran lebih dari 500 juta pound dalam setahun, termasuk lebih dari 25 juta pound dalam setahun yang merupakan pendapatan yang terkait dengan partisipasi pengguna Inggris. Batasan nilai tersebut dimaksudkan untuk melindungi bisnis kecil dan startup. India menerapkan equalisation levy sejak 2016 untuk memajaki pendapatan kotor jasa digital, seperti iklan online, yang nilainya dibatasi minimal US$1.400. Tarifnya ditetapkan sebesar 6% dan dibebankan kepada penerima jasa.  Uni Eropa  mematok tarif pajak sebesar 3% dari pendapatan wajib pajak berupa entitas atau perusahaan penyedia jasa digital. Untuk melindungi startup, hanya perusahaan yang memiliki pendapatan secara internasional mencapai 750 juta euro per tahun atau 50 juta euro per tahun dari Uni Eropa yang akan kena pajak digital.


Payung hukum regulasi pajak

Pemerintah sebenarnya telah mengantisipasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi digital tersebut, Pada akhir tahun 2014, dibawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo dan Kementerian/lembaga terkait, para pemangku kepentingan dari kalangan asosiasi dan pelaku usaha e-commerce, serta konsultan Ernst & Young mulai bekerja untuk mengembangkan e-commerce roadmap dan menyiapkan ekosistem yang baik untuk mengembangkan industri e-commerce lokal. Hasil dari kolaborasi tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. Dalam roadmap tersebut, terdapat delapan sektor prioritas yang akan dikembangkan yaitu e-commerce, transportasi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta teknologi keuangan atau fintek. Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud mencakup program: Pendanaan; Perpajakan; Perlindungan konsumen; Pendidikan dan sumber daya manusia;  Infrastruktur komunikasi;  Logistik; Keamanan siber (cyber security); dan  Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019.  Khusus pada program bidang perpajakan, akan dilakukan program penyederhaan pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan kegiatan menyederhanakan tata cara perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan berbasis elektroknik yang omsetnya di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun, dengan keluaran yang diharapkan adalah penerapan aturan perpajakan bagi pelaku usaha dengan jumlah peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 Miliar per tahun, berlaku bagi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik yang omsetnya di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun. Aturan mengenai penyederhaan kewajiban perpajakan itu diharapkan keluar Desamber 2017, dan Menteri Keuangan menjadi penanggung jawab penyusunan peraturan aturan tersebut, dengan melibatkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Dengan payung hukum di atas sebenarnya sudah cukup bagi Menteri Keuangan dapat segera mengeluarkan kebijakan pemungutan pajak atas kegiatan ekonomi digital. Regulasi setingkat Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan pelaksanaan sudah cukup kuat, misalnya dimulai dengan peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak atas transaksi e-commerce. Dengan isi pengaturan antara lain: pertama, untuk meningkatkan kepatuhan pelaku bisnis e-commerce dan dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar penjual dalam platform marketplace adalah UMKM, aturan perpajakan bagi pelaku bisnis e-commerce disamakan dengan aturan perpajakan bagi pelaku bisnis UMKM, misalnya dengan pengenaan PPh Final dengan tarif 0,5% dari omzet transaksi. Kedua, untuk memudahkan pengenaan tarif PPh dan PPN, threshold bagi pelaku bisnis e-commerce disamakan dengan threshold bagi pelaku bisnis UMKM yakni sebesar Rp4,8 miliar. Ketiga, pengaturan perpajakan e-commerce dengan menunjuk penyedia platform marketplace sebagai WP Wajib Potong-Pungut (WAPU) dengan tetap memperhatikan asas keadilan atau perlakuan yang sama (level playing field) dalam sistem perpajakan e-commerce, baik untuk platform marketplace, perdagangan online melalui media sosial, dan konvensional.

Pemerintah (Menteri Keuangan) hendaknya tidak perlu ragu dan dilematis lagi untuk mengeluarkan kebijakan pemungutan pajak atas kegiatan ekonomi digital, harus progresif, proaktif dan responsif. Berdasarkan roadmap Perpres 74 tahun 2107, Peraturan Menteri Keuangan seharusnya sudah dikeluarkan pada akhir 2017. Pajak adalah hak negara dan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.  Disaat kebutuhan dana APBN meningkat, dan tren tax rasio pajak semakin menurun. inilah momentum untuk peningkatan penerimaan dan rasio pajak.


Herry Setyawan

Bekerja di Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak)

Kementerian Keuangan RI


Tulisan ini pendapat pribadi

Eselon I Kementerian Keuangan