Upaya Meningkatkan Mutual Trust Melalui Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak

8/12/2020 4:35:12 PM
          Seiring dengan dinamisnya perkembangan sektor usaha dewasa ini, tentu setiap Wajib Pajak (WP) diharapkan dapat berkontribusi kepada kehidupan masyarakat luas di negara ini salah satunya dengan melakukan penatausahaan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Namun di lapangan terkadang timbul adanya ketidaksepahaman antara WP dengan DJP, karena masing-masing pihak mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.
          Dalam buku An Inquiry in to the Nature and Causes of the Wealth of Nation (dikenal dengan The Wealth of Nation) yang ditulis oleh Adam Smith (1776) salah satu asas perpajakan adalah kepastian hukum (Certainty). Asas ini berbicara bahwa semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (UU), sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Kepastian hukum dalam pengenaan pajak juga menyangkut obyek pajak, besarnya pajak yang dipungut, dan waktu pembayarannya. Salah satu sarana DJP dalam menguji hal tersebut adalah melalui pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu menguji kepatuhan WP (perorangan maupun badan) dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. 
          Apabila tidak ditemukan titik temu atas hasil pemeriksaan, WP dapat menggunakan haknya dengan mengajukan keberatan kepada DJP. Setelah terbit Surat Keputusan Keberatan dan WP merasa tidak puas, WP dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak (PP). Setelah keputusan Banding diterbitkan oleh PP dan salah satu pihak tidak merasa puas, masing-masing pihak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA). Namun, pengajuan Permohonan PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada MA melalui PP dan Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. DJP melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan pada Pasal 77 Ayat 1 yaitu “Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap” dan Pasal 86 yaitu “Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali perundang-undangan mengatur”.
          Menjadi menarik, ketika putusan Banding di Pengadilan Pajak memenangkan WP dalam hal mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan Banding tersebut. Konsekuensi dari pelaksanaan putusan tersebut WP berhak untuk mendapatkan imbalan bunga dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.d UU Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan: bahwa (1) “Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan” dan ayat (3) “Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.
          Walaupun sedang diajukan peninjauan kembali, permohonan imbalan bunga yang diajukan oleh WP dapat diberikan oleh DJP mengingat Pasal 43 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013. Pada beberapa WP ditemui bahwa permohonan pengajuan imbalan bunga, belum dilaksanakan ataupun diproses oleh KPP dengan jangka waktu yang lama, lebih dari satu tahun sejak putusan PP tersebut dikeluarkan. 
          Penundaan pemberian imbalan bunga dapat mengurangi kepastian hukum yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik (public trust) kepada Pemerintah. Menurut James Coleman (1988), trust merupakan aset dalam menciptakan modal sosial (social capital), yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Kesepakatan tersebut menyebabkan setiap pihak melaksanakan kewajibannya masing-masing secara bebas tanpa perlu diawasi. Kondisi ini disebut mutual trust (saling percaya). Mutual trust dalam perpajakan merupakan rasa saling percaya dalam hubungan yang dimiliki pemerintah (DJP) dengan warganya (WP). Tidak adanya mutual trust menyebabkan kerugian yang dapat timbul dari ketidaktaatan/pelanggaran aturan negara oleh masyarakat dan ketidakadilan dalam hukum pajak dari pemerintah. Mutual trust yang baik didasari kesamaan visi dan tumbuh secara bertahap, tidak dipaksakan. Mutual trust yang baik antara DJP dan WP adalah yang dapat mempertahankan kerelaan WP membayar pajak berdasarkan rasa percaya bahwa DJP menegakkan aturan yang adil dan mengadministrasikan perpajakan dengan tepat.
          Untuk meningkatkan mutual trust antara WP dengan instansi perpajakan, KPP hendaknya menindaklanjuti seluruh permohonan imbalan bunga yang diajukan oleh WP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya kepercayaan WP terhadap DJP, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kolaboratif (collaborative compliance) WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
          Selamat Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia. Indonesia yang lebih berkualitas, membutuhkan pemerintahan yang bersih dan kuat serta dukungan dari masyarakat, termasuk dari Wajib Pajak. Menjadi Wajib Pajak yang patuh merupakan wujud cinta kepada Indonesia. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa mencintai negeri ini. 

Dodik Kurnianto
Pegawai Pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Eselon I Kementerian Keuangan