PN Pontianak Gelar Sidang Penunggak Pajak

2/4/2016 9:01:51 AM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Majelis hakim Pengadilan Negeri 1 A Pontianak mengelar Sidang perdana kasus penunggak pajak, yang dilakukan oleh Yulianto (36) pada Rabu (3/2/2016). Terdakwa merupakan penjual komputer dan asesoris.

Persidangan yang di pimpin oleh Boni selaku ketua Majelis Hakim dan Ahmad Rifai dan Rudiah sebagai hakim anggota ini berlangsung sekitar 20 menit dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) bahwa usaha yang digeluti oleh terdakwa Yulianto bergerak di bidang perdagangan aksesoris dan peralatan komputer. Usaha yang dijalankan tersebut, dimulai tahun 2010 dan 2011.

Selama masa itu, terdakwa selaku wajib pajak, dengan sengaja tidak menyampaikan PPN dan SPPT kepada Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat.

JPU juga menjelaskan bahwa, keuntungan yang didapat dari hasil penjualan aksesoris serta peralatan komputer langsung disetor ke rekening Bank Kalbar atas nama yang bersangkutan.

Namun terdakwa juga tidak melakukan pencatatan dari keuntungan yang didapat dari hasil penjualan. Tujuan terdakwa untuk menghindari kewajibannya dari wajib pajak.

Maka dengan dakwaan tersebut terdakwa Yulianto dikenakan pasal 39 ayat (1) huruf C UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Usai pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU, kuasa hukum terdakwa yakni Cecep Priyatna dan Budi Hari Janto langsung melakukan eksepsi dan mengajukan permohonan penahanan bagi kliennya tersebut.

Saat di konfirmasi Cecep Priyatna menjelaskan bahwa, kliennya didakwa tidak sesuai dengan dakwaan, yakni dituntut dengan UU No 6 Tahun 1983 pasal 39 ayat 1 huruf C oleh jaksa penuntut umum.

"Dakwaan tersebut harusnya huruf D, bukan di huruf C. Perkara ini, tidak mempunyai suatu logika. Karena dakwaan JPU menghilangkan nilai jumlah PPN yang sudah dibayarkan dari hasil pembelian barang," ujarnya.

Jadi kata Cecep, yang dirugikan bukanlah negara, melainkan wajib pajak itu sendiri. Apalagi, pihak Kanwil DJP Kalbar tidak memperhitungkan pajak masuk dan pajak keluar dari hasil pembelian. Karena, vendor lah yang seharusnya menyetorkan PPN tersebut ke negara.

"Oleh Kanwil Pajak, itu dihapus dan dihilangkan. Pajak itu, tidak bisa dikenakan dua kali terhadap wajib pajak," paparnya.

Mengenai kerugian sebesar Rp, 4.025.992.902 itu ketetapan pajak dan bukan kerugian. Akan tetapi kata Cecep, nilai ketetapan pajak wajib pajak lah yang dinilai oleh Kanwil DJP yang semestinya dibayarkan oleh Yulianto.

Usai menerima permohonan yang diajukan oleh penasehat tersangka, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sidang kasus pengelapan pajak pada pekan depan yakni hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 mendatang.

Sumber: http://pontianak.tribunnews.com/2016/02/03/pn-pontianak-gelar-sidang-penunggak-pajak

Rabu. 3 Februari 2016 21:40


Eselon I Kementerian Keuangan