Logika Keadilan Saat Negara Beri Pengampunan Pajak

2/23/2016 11:01:32 AM

Jakarta -Pemerintah sudah berencana memberlakukan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang rancangan undang-undang (RUU) ini akan memasuki tahapan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Banyak suara yang kemudian menilai ketidakadilan akibat rencana tersebut. Karena bila diberi pengampunan, lalu bagaimana dengan wajib pajak yang selama ini telah menjalankan kewajibannya?

Darussalam, Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia (UI) menyatakan, pengampunan pajak dapat dibenarkan untuk negara dengan tingkat kepatuhan yang sangat rendah. Seperti Indonesia sekarang.

Data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, penerimaan pajak dari orang pribadi non karyawan pada 2015 hanya sebesar Rp 9 triliun. Pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia hanya 11% atau setara dengan 27 juta orang. Dari total tersebut hanya 10 juta orang yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

Khusus untuk pelaporan SPT ada kecenderungan menurun. Tercatat pada 2010 hanya sebesar 58%, 2011 sebesar 53%, 2012 sebesar 41%, dan 2013 sebesar 37%. Ini akan terbagi lagi dalam SPT yang disampaikan secara benar dan salah.

"Tax amnesty dapat dibenarkan apabila tingkat kepatuhan wajib pajak di suatu negara memang sangat rendah," ujarnya kepada detikFinance, Selasa (23/2/2016)

Darussalam menceritakan, persoalan ini sempat dipertanyakan masyarakat Jerman saat pemerintahnya akan mengeluarkan kebijakan yang sama di 1990. Bahkan diajukan ke Mahkamah Konstitusi Jerman agar dikaji ulang secara sistematis.

Akan tetapi, sayangnya MK Jerman tidak melihat adanya unsur ketidakadilan dalam kebijakan tersebut. Sebab pengampunan pajak akan menarik kembali wajib pajak yang selama ini tidak patuh, untuk menjalankan kewajibannya nanti secara benar.

"Putusan dari MK Jerman bahwa tax amnesty tidak bertentangan dengan rasa keadilan, karena maksud tax amnesty justru membawa wajib pajak yang tidak patuh selama ini dan belum terdeteksi oleh sistem administrasi untuk menjadi patuh," jelasnya

Darussalam memperkirakan, masih ada setidaknya sekitar 60% wajib pajak yang tidak patuh di dalam negeri. Dengan pengampunan pajak, diharapkan kelompok tersebut dapat menjadi basis pajak yang baru dan ke depan berjalan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.

"Dengan basis pajak yang bertambah, secara jangka panjang pemerintah ke depannya bisa menarik penerimaan lebih besar," ungkap Darussalam.(dnl/ang)

Sumber: http://finance.detik.com/read/2016/02/23/101518/3148678/4/logika-keadilan-saat-negara-beri-pengampunan-pajak

Selasa, 23/02/2016 10:15 WIB


Eselon I Kementerian Keuangan