Kuliah Umum dan Komunikasi Publik dengan tema Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan (Tax Compliance) dalam Paradigma Kepatuhan Kooperatif (Cooperative Compliance)

10/2/2019 10:48:44 AM

Jakarta – Komite Pengawas Perpajakan bekerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti pada Selasa (1/10) mengadakan kegiatan Kuliah Umum dan Komunikasi Publik dengan tema Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan (Tax Compliance) dalam Paradigma Kepatuhan Kooperatif (Cooperative Compliance) bertempat di Ruang Auditorium E Suherman Gedung H Lantai 2 Kampus A Universitas Trisakti, dan diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kegiatan ini diisi oleh beberapa narasumber, yaitu: Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak selaku Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Drs. Joko Wiyono, M.A. dan Benedictus Raksaka Mahi, Ph.D. selaku Anggota Komite Pengawas Perpajakan, serta Januardo S.P. Sihombing, S.H., M.H., M.A. selaku Dosen Hukum Universitas Trisakti. Kegiatan ini dimoderatori oleh Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti).

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak memaparkan materi Paradigma Kepatuhan (Cooperative Compliance). Beliau menyampaikan bahwa kepatuhan kooperatif/cooperative compliance merupakan kepatuhan yang memerlukan kerja sama antara pihak pemerintah, Wajib Pajak dan masyarakat. Semakin maju hubungan antara WP dengan instansi pemerintah, dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meminimalisir timbulnya sengketa. Dengan sistem kepatuhan kooperatif akan terbentuk transparansi antara data yang dilaporkan dalam SPT dengan data yang dimiliki oleh WP.

Drs. Joko Wiyono, M.A. memaparkan materi terkait Pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Beliau menyampaikan konsep-konsep kepabeanan, serta fungsi Direktorat Jenderal Pajak antara lain sebagai Revenue Collector, Trade Facilitator, Industrial Assistance, dan Community Protector. Pengawasan atas arus keluar-masuk barang dari dan/atau ke dalam Daerah Pabean harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan harus dipastikan barang-barang tersebut melalui jalur resmi yang telah ditetapkan dalam rangka menegakan UU Kepabeanan dan Cukai.

Selanjutnya, Benedictus Raksaka Mahi, Ph.D. memaparkan materi terkait Pengawasan terhadap Kebijakan. Beliau menyampaikan tugas, fungsi, serta kewenangan Komite Pengawas Perpajakan sebagai salah satu pengawas pelaksanaan dan penyusunan kebijakan perpajakan. Dalam melakukan pengawasan peraturan dan kebijakan perpajakan, Komite Pengawas Perpajakan menggunakan dua jenis pengawasan, yaitu secara preventif dan kuratif. Preventif dimana Komite tidak terlibat secara langsung secara formal dalam penyusunan peraturan, namun memberikan masukan/saran terkait peraturan tersebut. Sedangkan secara kuratif yaitu dimana terdapat peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya dan/atau peraturan lain, peraturan tidak bertentangan tetapi tidak dilaksanakan, peraturan yang tidak dilaksanakan, atau peraturan yang tidak memberikan keadilan, Komite Pengawas Perpajakan dapat memberikan saran/masukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi peraturan/kebijakan tersebut. Hasil saran/masukan yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi tersebut akan dilaporkan langsung kepada Menteri Keuangan.

Pemaparan terakhir yaitu oleh Januardo S.P. Sihombing, S.H., M.H., M.A. yang membawakan materi terkait Strategi dan Upaya Mewujudkan Masyarakat Sadar Pajak. Beliau menyampaikan bahwa dalam mewujudkan dan meningkatkan masyarakat yang sadar pajak, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu membentuk sistem yang baik dimana terdapat peningkatan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan (ease of administration) dalam menghitung, membayar dan melapor pajak. Selain membentuk sistem yang baik, juga diperlukan sosialisasi pajak yang menyeluruh dan merata, serta mendalam agar pengetahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya dapat meningkat. Yang terakhir yaitu Advance Ruling System, dimana harus ada kepastian hukum yang jelas sehingga masyarakat memiliki dasar pijakan yang jelas. Dalam mewujudkan kepatuhan kooperatif dan masyarakat yang sadar pajak, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

           Kegiatan diakhiri dengan diskusi antara narasumber dengan peserta kegiatan dan dilanjutkan dengan saling bertukar cinderamata sebagai symbol kerja sama antara Komite Pengawas Perpajakan dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kuis, pembagian doorprize bagi peserta, dan sesi foto bersama. (VMI)

Eselon I Kementerian Keuangan