Kunjungan Kerja dan Koordinasi Komite Pengawas Perpajakan dengan Instansi Perpajakan di Wilayah Kalimantan Barat

10/14/2019 2:52:16 PM

Jakarta – (10/10) Komite Pengawas Perpajakan melakukan Kunjungan Kerja dan Koordinasi dengan Instansi Perpajakan di Wilayah Kalimantan Barat pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan seluruh unit vertikal Kementerian/Lembaga terkait yang melayani dan mengawasi di perbatasan Entikong serta dihadiri oleh TNI & POLRI.

Semangat membangunan perbatasan termuat dalam poin ketiga dari Nawacita yang digagas oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan frase yaitu ‘membangun Indonesia dari pinggiran'. Pembangunan tak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi). Wujud nyata dari semangat tersebut adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

         Pelaksanaan percepatan pembangunan sudah berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden khususnya di Entikong, ditandai dengan telah diresmikannya Terminal Barang Internasional Entikong pada tanggal 29 April 2019, namun demikian kegiatan perdagangan internasional khususnya impor melalui terminal tersebut belum dapat dilaksanakan karena beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga perlu dikaji langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mendorong percepatan pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara khususnya di Entikong. Selain itu isu-isu lain seperti penyalahgunaan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) untuk pemasukan barang dagangan ke Indonesia, penyelundupan Narkoba, dan permasalahan terkait impor sementara masih kerap terjadi. Untuk itu diperlukan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan TNI\Polri di Entikong. (VMI)


Eselon I Kementerian Keuangan