Kunjungan Komite Pengawas Perpajakan ke Redaksi Katadata

10/17/2019 11:01:49 AM

Jakarta – (15/10) Komite Pengawas Perpajakan melakukan kunjungan ke Redaksi Katadata yang berlokasi di Kantor Redaksi Katadata, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari Selasa 15 Oktober 2019. Rombongan Komite Pengawas Perpajakan diikuti: Gunadi (Ketua Komite Pengawas Perpajakan), Raksaka Mahi, Sumihar Petrus Tambunan, Joko Wiyono (Anggota Komite Pengawas Perpajakan), dan disambut oleh Metta Dharmasaputra (CEO Katadata), Yura Syahrul (Pemimpin Redaksi Katadata), M.Nafi (Managing Editor Katadata).

Dalam diskusi yang dilaksanakan kurang lebih selama dua jam, Komite Pengawas Perpajakan menyampaikan akan mencoba meningkatkan kualitas kebijakan perpajakan. Saat ini masyarakat membutuhkan kepastian hukum karena banyaknya interpretasi yang berbeda. Fokus Pengawasan Perpajakan di tahun 2019 antara lain: penguatan pelayanan perpajakan, penegakan hukum, dan pengawasan kepatuhan perpajakan. Sedangkan fokus pengawasan kepabenan dan cukai di tahun 2019 adalah: memperbaiki dwelling time, upaya pemberantasan penyelundupan dan penertiban barang kena cukai illegal, melanjutkan penertiban importir, eksportir, dan cukai beresiko tinggi, penambahan barang kena cukai baru, dan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Perguruan Tinggi di Serpong dan Kawasan Ekonomi Khusus wisata budaya, ekonomi digital dan ekonomi kreatif di Singosari.

Katadata memberikan masukan berdasarkan hasil interaksi dengan industri lain, yaitu: rencana pemajakan di transaksi industri digital (e-commerce) masih memerlukan waktu untuk diterapkan. Industri digital berkembang dengan sangat cepat tetapi masih berupa infant industry. Transaksi digital masih didominasi media sosial sebesar 80%. Rencana pemajakan transaksi dikhawatirkan bisa memperlambat industri digital. Penelitian dari Katadata menunjukkan bahwa industri yang didorong oleh berbagai negara lain adalah industri pengolahan limbah khususnya plastik. Sementara di Indonesia, plastik mulai dilarang oleh berbagai pihak tetapi pengolahan dan pengelolaan limbahnya tidak didorong. Pelarangan plastik dikhawatirkan akan menghilangkan sumber penghasilan bagi para pemulung maupun pengusaha di bidang plastik. Dengan didorongnya pengolahan plastik, diharapkan akan menjadi sumber ekonomi baru dan menambah sumber penerimaan negara.

      Rencana pemajakan di e-commerce juga perlu memperhatikan transaksi offline untuk kesetaraan level playing field. Jika e-commerce mengharapkan equal treatment dengan transaksi yang terjadi di media sosial, maka perlu juga melihat sisi kesetaraan dengan transaksi offline. Terkait dengan industri plastik, Komite Pengawas Perpajakan mendorong penerapan cukai plastik karena penerapan plastik berdampak pada lingkungan. Daur ulang tidak bisa menjadi solusi permanen karena proses daur ulang tidak bisa dilakukan terus menerus. Perlakuan terhadap Industri plastik perlu penerapan elaboratif dari berbagai kebijakan. Komwasjak mengharapkan adanya kesepahaman pandangan mengenai objek pajak. Data terkait perpajakan harus bisa menjadi informasi untuk kemudian menjadi knowledge.  Institusi perpajakan terus berupaya untuk meningkatkan layanan pengaduannya. Komite Pengawas Perpajakan adalah last resort bagi keluhan perpajakan yang tidak mendapatkan solusi dari institusi perpajakan. (VMI)


Eselon I Kementerian Keuangan