Focus Group Discussion Integrasi Data Perpajakan PT Pertamina (Persero)

7/15/2020 10:38:11 AM

Jakarta - Rabu, 15 Juli 2020, Komite Pengawas Perpajakan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Membangun Kepatuhan Pajak Kolaboratif melalui Integrasi Data Wajib Pajak untuk Ketahanan Penerimaan Negara dan Mutual Trust" melalui video conference Zoom. Acara ini dihadiri narasumber antara lain: Imam Bustomi (Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN), Eko Cahyadi (Vice President Tax PT Pertamina Persero), Sumiyati (Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan), Iwan Djuniardi (Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak, DJP), Pontas Pane (Direktur Intelijen Perpajakan DJP), dan Mekar Satria Utama (Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar DJP).

Latar belakang pelaksanaan FGD adalah perlunya dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan terkait kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dalam Program Integrasi Data Perpajakan para Wajib Pajak (WP) BUMN dengan DJP. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan FGD ini adalah untuk memperkaya penyusunan kajian sebagai salah satu bahan penyampaian rekomendasi kepada Menteri Keuangan.

Eko Cahyadi menyampaikan latar belakang PT Pertamina mengikuti Program Integrasi Data Perpajakan yaitu jumlah transaksi perpajakan di PT Pertamina setiap tahun sangat besar dan kompleks. Sebagai contoh terdapat jutaan dokumen transaksi berupa faktur pajak penjualan dan bukti pungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 penjualan serta ratusan ribu faktur pajak pembelian dan bukti potong PPh. Dengan banyaknya transaksi perpajakan di PT Pertamina berpotensi menimbulkan dispute atas dinamika perkembangan transaksi perusahaan yang belum diikuti oleh regulasi perpajakan yang spesifik. PT Pertamina sebagai salah satu dari delapan BUMN besar yang tergabung dalam BUMN prioritas Program Integrasi Data Perpajakan mendukung program dimaksud dengan harapan PT Pertamina bisa masuk ke dalam WP kategori kepatuhan tinggi (willing to do the right things).

Iwan Djuniardi dalam paparannya menyampaikan Integrasi Data Perpajakan adalah suatu kegiatan pertukaran, pengolahan, penelitian, dan pengujian data perpajakan yang dimiliki oleh WP kepada DJP melalui sharing akses data dan/atau integrasi aplikasi sebagai tahapan untuk pencapaian Cooperative Compliance bagi WP. Imam Bustomi menyampaikan bahwa integrasi ini bermanfaat tidak hanya untuk aspek pajak, tetapi juga untuk aspek lainnya dan Kementerian BUMN sangat mendukung Program Integrasi Data Perpajakan.

Ketua dan seluruh anggota Komite Pengawas Perpajakan menyampaikan apresiasi atas komitmen kerjasama antara PT Pertamina, DJP, dan Kementerian BUMN dalam pelaksanaan integrasi data perpajakan terutama di lingkungan WP BUMN, dengan PT Pertamina sebagai perusahaan BUMN terdepan yang telah secara aktif merencanakan dan melaksanakan Program Integrasi Data Perpajakan semenjak tahun 2017.

           Sebagai penutup, Ketua Komite Pengawas Perpajakan menyampaikan Program Integrasi Perpajakan merupakan terobosan yang luar biasa dan perlu dukungan dari berbagai pihak agar program dapat diimplementasikan secara keseluruhan (VMI).


Eselon I Kementerian Keuangan