Audiensi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)

8/26/2020 5:10:13 PM

     Jakarta (26/8) – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menyelenggarakan kegiatan audiensi terkait isu prioritas perpajakan dengan narasumber Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) melalui video conference. Acara dibuka oleh Bapak Mardiasmo selaku Ketua Komwasjak dan pemaparan materi disampaikan oleh Bapak Bima Laga selaku Wakil Ketua Umum idEA Bidang Ekonomi Digital. 
     Bapak Bima laga menyampaikan paparan mengenai sejarah pendirian idEA dan tiga isu prioritas perpajakan e-Commerce.  idEA didirikan pada tahun 2012 oleh sembilan perusahaan, yakni Blibli.com, Blanja.com, Berniaga.com, Kaskus, Multiply, Bhinneka.com, Grazera, OLX, dan Tokopedia. Saat ini idEA menaungi lebih dari 236 anggota perusahaan e-Commerce, di antaranya berupa marketplace, online retail, classified ads, dan daily deals. 
     Informasi mengenai isu prioritas perpajakan e-Commerce  yaitu Pertama, tentang aturan pelaporan data terkait perpajakan yang saat ini sedang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). BPS akan menyediakan server data keuangan yang dapat diakses oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak-DJP) serta data makro yang dapat diakses oleh pengguna lainnya. idEA berharap agar pengumpulan data perpajakan dapat dilakukan satu pintu melalui BPS.
  Kedua, terkait pajak barang digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% terhadap Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar negeri. idEA menyambut baik kebijakan ini dan berharap agar kebijakan ini dapat mewujudkan level playing field antara pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) luar negeri dengan pelaku usaha PMSE lokal. Namun demikian, agar tidak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, maka definisi kategori barang digital perlu diperjelas.
     Terakhir, mengenai PPN Cuma-Cuma (VAT Free Service). Diperlukan pemahaman yang komprehensif dari DJP terkait karakteristik usaha e-Commerce atau penyedia marketplace sebelum menerapkan PPN atas pemberian Jasa Kena Pajak Cuma-Cuma, sehingga ketentuan dapat diterapkan dengan benar dan adil. 
     Bapak Mardiasmo menyambut baik dan menyampaikan bahwa kegiatan audiensi merupakan bentuk silaturahmi dengan asosiasi. Komwasjak menerima informasi dan masukan dari idEA serta akan mengkaji dan mendalami agar mendapat gambaran yang lebih komprehensif dari masukan yang disampaikan. (VMI)


Eselon I Kementerian Keuangan