Focus Group Discussion Evaluasi Kebijakan Harga Transaksi Pasar (HTP) terhadap Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau

9/2/2020 3:25:49 PM

     Jakarta (2/9) – Menurut Undang-Undang tentang Cukai (UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007), pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu dan mempunyai sifat dan karakteristik seperti diterapkan dalam undang-undang. Sifat dan karakteristik tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 2, yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Salah satu Barang Kena Cukai (BKC) menurut Pasal 4 ialah Hasil Tembakau.
     Kebijakan yang membolehkan Harga Transaksi Pasar (HTP) sebesar 85% dari Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.  Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Isu kesehatan, perekonomian, industri, tenaga kerja hingga penerimaan negara selalu menjadi topik yang hangat kaitannya dengan Hasil Tembakau.
      Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) pada Rabu (2/9) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) secara virtual dengan tema “Evaluasi Kebijakan Harga Transaksi Pasar (HTP) terhadap Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau” yang dibuka oleh Bapak Mardiasmo selaku Ketua Komwasjak, dengan narasumber antara lain:
1. Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
2. Eureka Putra, Kasubdit Dampak Kebijakan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
3. dr. Theresia Sandra Diah Ratih, Kasubdit Penyakit Paru Kronik, dan Gangguan Imunologi, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan;
4. Artidiatun Adji, Wakil Direktur Riset, Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (P2EB FEB UGM);

FGD tersebut turut dihadiri oleh undangan:
1. Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kemenkeu;
2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF);
3. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, DJBC;
4. Direktorat Penerimaan Perpajakan II, DJP;
5. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian;
6. Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
8. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
9. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang;
10. KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus;
11. KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare.

     Dengan adanya FGD ini diharapkan akan memberikan informasi dan masukan kepada Komwasjak dalam menyusun kajian sebagai dasar Saran dan/atau Rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka pengawasan kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan khususnya terkait Evaluasi Kebijakan HTP terhadap HJE Hasil Tembakau. (VMI)


Eselon I Kementerian Keuangan