KETERANGAN PERS: "Komwasjak Selenggarakan Komunikasi Publik dan Focus Group Discussion terkait Peningkatan Pelayanan VAT Refund"

10/12/2018 1:00:50 PM

Jakarta, 11 Oktober 2018 – Data Kementerian Pariwisata per Oktober 2018 menyebut jumlah wisatawan manca negara (wisman) datang ke Indonesia Januari hingga Mei 2018 sebanyak 6.166.109 orang, tumbuh 11,89 persen dibanding periode yang sama tahun 2017. Dari jumlah tersebut, wisman Asia (termasuk ASEAN) mencapai 4.487.924 orang, atau tumbuh 17,18 persen. Hasil devisa dari wisman setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2015 meningkat USD 12,23 miliar; tahun 2016 USD 13,568 miliar; tahun 2017 USD 16,80; dan pada 2018 diproyeksikan meningkat USD 20 miliar (naik 20 persen dibanding tahun 2017).

Peningkatan kunjungan wisman ke Indonesia dapat didukung antara lain dengan belanja murah tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Wisman dapat memperoleh fasilitas belanja tanpa pajak di duty free shop, serta pengembalian PPN dan PPnBM jika berbelanja di tempat lain. Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan, PPN dan PPnBM atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) minimal Rp5 juta yang dibawa orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat dikembalikan (VAT Refund), karena BKP dikonsumsi di luar Indonesia. VAT Refund menjadikan belanja wisman lebih murah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume belanja, devisa dan pertumbuhan ekonomi, serta menggairahkan pariwisata.

VAT Refund wisman saat ini baru dilayani lima bandara internasional, yaitu Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Pada 2017, jumlah VAT Refund sebesar Rp6,4 miliar (USD 4.740.740) berasal dari 3.000-an wisman pembeli barang dari 35 Pengusaha Kena Pajak (PKP). Agar PPN dan PPnBM dapat dikembalikan di bandara dimaksud, wisman harus berbelanja ke penjual yang terdaftar sebagai PKP dan mendapat faktur pajak. Agar dapat memfasilitasi wisman memperoleh VAT Refund saat berbelanja, para pengusaha termasuk Usaha Kecil dan Menengah harus terdaftar sebagai PKP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Untuk meningkatkan perolehan devisa, pertumbuhan ekonomi nasional, dan pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata mengusulkan revisi regulasi VAT Refund wisman. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan; mempermudah pendaftaran PKP dan persyaratan lainnya; memperbanyak bandara; serta meningkatkan jumlah PKP, jenis BKP, dan jasa kena pajak yang tercakup dalam VAT Refund. Momentum relaksasi regulasi ini tepat sehubungan dengan beberapa event internasional, seperti Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, dan Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank (IMF-WBG AM) di Indonesia.

Untuk memberi masukan kepada Menkeu terkait relaksasi regulasi VAT Refund wisman, pada 3 Oktober 2018 lalu, Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) melakukan Komunikasi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) di Denpasar. Acara menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Asisten Deputi Fiskal Kemenko Perekonomian, Tim Percepatan Wisata Kuliner dan Belanja Kementerian Pariwisata, dan KPP Pratama Badung Selatan. Peserta kegiatan ini antara lain Direktorat Peraturan Perpajakan I, Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan Tax Center Universitas Udayana. Menurut Ketua Komwasjak Gunadi, Komunikasi Publik dan FGD tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi yang berkembang dari para pemangku kepentingan, guna merumuskan rekomendasi relaksasi regulasi VAT Refund wisman yang applicable, efektif, dan efisien kepada Menkeu.

Pada kegiatan ini, Asisten Deputi Fiskal Kemenko Perekonomian, Gunawan Pribadi menyampaikan arah kebijakan peningkatan devisa melalui sektor pariwisata. Pemberlakuan VAT Refund menunjukkan adanya awareness pemerintah terhadap pengembangan sektor pariwisata dalam mewujudkan nawacita keenam. Pelayanan VAT Refund yang sudah ada sekarang, menurutnya, masih dapat dikembangkan mengingat baru dilayani di lima bandara. Sementara itu, Anggota Tim Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner Belanja Kementerian Pariwisata, Ismayanti menyampaikan perlunya relaksasi regulasi VAT Refund untuk promosi pariwisata belanja Indonesia, seperti belanja Rp5 juta dalam beberapa faktur; menambah bandara layanan, jenis BKP termasuk kuliner; dan lama waktu belanja. Dalam diskusi, peserta menyoroti perlunya kajian adanya kawasan khusus wisata belanja lengkap dengan konter VAT Refund wisman dan adanya rumah makan wisman tanpa Pajak Restoran.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda II Lantai XIV
Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat
Tlp : (021) 3512208-9, (021) 3810162
Fax: (021) 3513441


Eselon I Kementerian Keuangan