Kunjungan Kerja Komite Pengawas Perpajakan ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

11/6/2018 8:57:21 AM

Sei Mangkei, 2/11/2018 Sebagai komfirmasi apa yang sebenarnya terjadi, dalam rangka memperoleh masukan  terkait komunikasi publik di Medan Kamis 1 November 2018, pada Jumat 2 November 2018, Komite Pengawas Perpajakan (Komite) melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara. Komite bertemu dengan pengurus PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA) selaku badan pengelola KEK Sei Mangke dan perwakilan dari dua perusahaan (investor).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.010/2016, Investor di KEK mendapat fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) berupa Tax Holiday atau Tax Allowance. Selain itu, juga pembebasan atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) serta pembebasan atau penundaan kepabeanan dan/atau cukai. Namun, aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PMK 104/PMK.010/2016 belum ada.   

KEK dibentuk dan ditetapkan atas daerah berkeunggulan geoekonomi dan geostrategis sehingga dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain dengan nilai ekonomi tinggi. KEK didisain menjadi model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pemberian fasilitas perpajakan dimaksudkan guna meningkatkan daya tarik investor asing maupun domestik dan daya saing produk dari KEK sejenis di berbagai negara.

Dalam diskusi selama kurang lebih dua jam Komite menerima beberapa masalah fasilitas perpajakan,  kepabeanan dan cukai di KEK Sei Mangke. Investor menjelaskan pihak yang berwenang untuk memberi fasilitas perpajakan dan prosedur untuk mendapatkan fasilitas perpajakan belum jelas.  Sehingga, investor masih menggunakan fasilitas kawasan berikat karena khawatir ditolak permohonan fasilitas KEK-nya. Salah satu investor menerangkan bahwa permohonan fasilitas PPh ditolak karena tidak dapat memenuhi persyaratan surat keterangan fiskal (SKF) dari pemegang sahamnya yang sedang dalam proses sengketa pajak.

Dalam Rangka memperoleh solusi efektif atas beberapa masalah tersebut di atas agar KEK berfungsi semestinya, dalam waktu dekat, Komite akan melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan. Pertemuan dimaksudkan untuk mengidentifikasi lebih lanjut masalah di KEK dan mencari sera menghimpun berbagai alternatif solusi yang terbaik. Komite berharap niat pemerintah memberi berbagai kemudahan berusaha di KEK dapat terealisasi dengan baik sehingga meningkatkan peringkat Ease of Doing  Bussiness (EoDB) dan dapat lebih menarik investor menanam modal di Indonesia serta memajukan perekonomian dan memakmurkan rakyat. (MP/AT)


Eselon I Kementerian Keuangan