Bedah Kasus dan FGD terkait Kawasan Berikat

11/16/2018 2:39:11 PM

Jakarta, 16/11/2018 Komite Pengawas Perpajakan mengadakan Pembahasan Bedah Kasus terkait permasalahan perpajakan dan kepabeanan WP yang berada di Kawasan Berikat dan FGD dengan tema "Pengawasan Fasilitas Kawasan Berikat" pada Kamis (15/11) dengan mengundang DJP, DJBC dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, diharapkan dapat menjadi jawaban atas potensi perbedaan penafsiran terkait permasalahan di seputar Kawasan Berikat bagi wajib pajak (WP) maupun instansi perpajakan (DJP-DJBC) itu sendiri. Sementara itu, Perdirjen Bea dan Cukai sebagai aturan pelaksanaan teknis operasional di lapangan akan segera diterbitkan.

Di era transparansi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, perlu adanya suatu desain sistem yang mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada WP serta mampu menjadikan kepatuhan WP meningkat. Beberapa sistem yang sedang dibangun pada saat ini yaitu: Single Submission, Single Invoice dan Interlocking System. Sistem-sistem tersebut selain melibatkan Kementerian Keuangan, juga melibatkan Kementerian/Lembaga lain. Pengawasan dan jaminan kepastian hukum terkait Kawasan Berikat juga harus lebih baik. Dengan adanya perbaikan sistem dan kepastian hukum yang baik, diharapkan Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia meningkat dan keberadaan Kawasan Berikat tidak menyimpang dari tujuan semula.

Dengan kuatnya sinergi antara Komite Pengawas Perpajakan dengan instansi perpajakan, diharapkan dapat menjadikan perpajakan di Indonesia lebih baik, berkeadilan dan berkepastian hukum. (UW)


Eselon I Kementerian Keuangan