Sarasehan Refleksi dan Prospektif Komite Pengawas Perpajakan ke Depan

12/7/2018 2:36:15 PM

Jakarta, 5 Desember 2018 -  Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) adalah Komite  non struktural yang dibentuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 36 huruf c UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal tersebut menyebutkan bahwa Menteri Keuangan membentuk Komite Pengawas Perpajakan. Tugas dan fungsi Komwasjak   adalah membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan adminitrasi Perpajakan. Fokus utama Komwasjak adalah mendorong terwujudnya kultur baru, nilai baru  dan tata kelola yang baik di lingkungan instansi Perpajakan, mendorong peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan administrasi Perpajakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Perpajakan.

 

Dalam rangka melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dan untuk melakukan upaya penguatan serta revitalisasi, Komwasjak telah melakukan sarasehan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 bertempat di ruang rapat Komwasjak, gedung Djuanda II lantai 14, Jl Wahidin Raya No 1. Jakarta Pusat. Latar belakang dilakukan sarasehan adalah adanya harapan dari para stake holder terutama Menteri Keuangan agar  Komwasjak memberikan nilai tambah lain yang tidak diberikan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP), fokus memberikan saran dan rekomdasi yang strategis, fokus pada kasus yang terindikasi karena adanya conflict of interest, dapat memperkuat kredibilitas DJP dan DJBC, mampu membaca perkembangan jaman dan mendukung program sinergi dan join program DJP dan DJBC.

 

Sarasehan tersebut menghadirkan beberapa narasumber/ pembicara yaitu  1) I Made Gde Erata, mantan Kepala BPPK Kemenkeu dan Ketua kelompok kerja revisi UU KUP 2007-2008, 2) Kiagus Ahmad Badaruddin, mantan anggota ex-officio Komwasjak dan sekarang menjadi Kepala  PPATK, 3) Kismantoro Petrus, mantan pejabat eselon II di DJP dan pernah menjadi sekretaris kelompok kerja revisi UU KUP 2007-2008, 4) Darusalam, Akademisi dan Praktisi Perpajakan.  Sarasehan ini dihadiri oleh Ketua Komwasjak Gunadi, anggota Komwasjak yang terdiri dari Joko Wiyono, Raksaka Mahi, dan Sumihar, serta anggota ex-officio Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto, Inspektur Jenderal (Irjen) Sumiyati, dan Sekretaris Komwasjak, M. Arief Setiawan. Hadir juga sebagai undangan adalah Anwar Suprijadi (Mantan Ketua Komite Pengawas Perpajakan), A. Anshari Ritonga (Mantan Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan), Yunus Husein (Mantan Ketua PPATK), I Gusti Ngurah Mayun Winangun (Mantan Ketua Pengadilan Pajak), serta perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

 

Dalam diskusi sarasehan, terungkap tentang riwayat awal (asbabul nuzul) pembentukan Komwasjak, dimana pada waktu itu Komwasjak diusulkan untuk mengimbangi adanya rencana pembentukan badan penerimaan pajak (DJP baru), disaat pengawasan yang dilakukan pleh pengawas internal pemerintah belum optimal. Pembentukan Komwasjak oleh Menteri Keuangan pada saat yang tepat, dimana pada saat itu timbul masalah/ kasus perpajakan yang menyita perhatian, sehingga terkesan pembentukannya by accident bukan by design. Sorotan yang cukup tajam adalah terkait positioning Komwasjak, apakah indenpenden/ mandiri, tidak memihak/ impartial, lebih banyak mengadvokasi Wajib Pajak/ masyarakat atau memang bagian dari pemerintah. Semua peserta sarasehan sepakat bahwa Komwasjak adalah lembaga yang berdiri di tengah-tengah (mandiri) walaupun masih dibawah Menteri Keuangan. Komwasjak perlu dipertajam tugas dan fungsinya mengingat tantangan ke depan semakin komplek dan dinamis (dynamic complexcity).

 

Tugas dan kewenangan yang telah tercantum dalam PMK Nomor 63 tahun 2016 yaitu meminta keterangan, data dan/atau informasi kepada instansi yang melakukan perumusan kebijakan perpajakan dan instansi yang berwenang menyelenggarakan administrasi perpajakan; meminta data dan/atau informasi kepada pihak-pihak terkait lainnya; melakukan pengamatan; menerima pengaduan dan/atau masukan masyarakat; melakukan mediasi; melakukan kajian; memberikan edukasi kepada masyarakat; memberikan saran dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan; serta melakukan monitoring dan evaluasi kepada instansi yang melakukan perumusan kebijakan perpajakan dan instansi yang berwenang menyelenggarakan administrasi perpajakan atas tindak lanjut pengaduan dan saran dan/atau rekomendasi.

 

Seluruh kewenangan tersebut pada dasarnya sudah tepat dan mencakup apa yang menjadi kebutuhan bagi Indonesia dan sesuai dengan bencmark dan praktik-praktik yang telah terjadi di dunia internasional. Namun demikian para punggawa Komwasjak diharapkan lebih berani menyuarakan kepentingan masyarakat, mempunyai wawasan dan berfikiran tersistem, terukur dan terstuktur dan strategis ke depan (misalnya mendalami potensi underground ekonomi dan ekonomi digital, lebih banyak melakukan kerjasama dan komunikasi dengan semua pihak (membangun jejaring/ networking). Komwasjak diharapkan mulai go public dengan melakukan sosialisasi, publikasi dan literasi ke masyarakat luas yang masif dan terus menerus/ kontinyu.

 

Seluruh hasil dari sarasehan yang sangat berharga tersebut akan dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut oleh Komwasjak dalam rangka menentukan arah dan revitalisasi Komwasjak ke depan.

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Gedung Djuanda II Lantai 14

Jalan Dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710

Telepon (021) 3512208-9, 3810162

Faksimili: (021) 3513441


Eselon I Kementerian Keuangan