Rapat Kerja Akhir Tahun 2018 Komite Pengawas Perpajakan

12/13/2018 11:58:28 AM

Jakarta, 13/12/2018. Komite Pengawas Perpajakan mengadakan Rapat Kerja Akhir Tahun dengan tema "Peran Komite Pengawas Perpajakan dan Tantangan Perpajakan di Era Revolusi Industri  4.0”. Dalam kegiatan tersebut dibahas Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja Komite Pengawas Perpajakan Tahun 2019 serta kondisi perpajakan di era Revolusi Industri 4.0.

Pada Rabu (12/12) Komite Pengawas Perpajakan mengundang narasumber dari instansi pengawas internal (Itjen), instansi perumusan kebijakan perpajakan (BKF) serta instansi penyelenggara administrasi perpajakan (DJP dan DJBC).

Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan Pajak tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 1.350,9 T atau tumbuh 17,4% y-o-y dengan pencapaian 94,87% dari APBN 2018. Outlook realisasi penerimaan pajak s.d. 31 Desember 2018, jauh lebih baik daripada realisasi tahun 2017 (pencapaian sebesar 89,68% dan pertumbuhan 4,07 %). Sementara data penerimaan sampai dengan 31 Oktober 2018 dari Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp.144,14 T (74,26% APBN 2018) lebih tinggi dari persentase  capaian 2017 (67,26%) tumbuh sebesar 13,30% (Rp.16,93 T). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sinergi antar institusi perpajakan di Kementerian Keuangan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi maka APBN sebagai instrumen fiskal harus sehat dan kredibel. Untuk mencapai tujuan tersebut, sinergi antara instansi perpajakan baik dari unsur perumus kebijakan, administrasi maupun pengawas perpajakan mutlak diperlukan.

Komite Pengawas Perpajakan sangat concern terhadap perkembangan IT di era Revolusi Industri 4.0. Sistem IT yang efektif dan efisien memaksa WP untuk patuh. Dengan adanya integrasi IT di era Revolusi Industri 4.0 yang selaras dengan dukungan kebijakan perpajakan, diharapkan mampu mendorong penerimaan dari sektor perpajakan yang lebih optimal. (UW)


Eselon I Kementerian Keuangan