Komite Pengawas Perpajakan Membangun Sinergi dengan Media Massa

1/11/2019 9:18:50 AM

Jakarta - Komite Pengawas Perpajakan melakukan kunjungan ke Kantor Redaksi Kontan pada Rabu (9/1) dan diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Harian Kontan, Ardian Taufik Gesuri. Hadir berkunjung, antara lain Ketua Komite Pengawas Perpajakan Gunadi, dan anggota komite Joko Wiyono, serta Sumihar Petrus Tambunan.

Pada kunjungan tersebut,  Komite Pengawas Perpajakan menyampaikan bahwa jumlah pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perpajakan menurun selama 2 (dua) tahun terakhir. Dari catatan Komite Pengawas Perpajakan, jumlah pengaduan tahun lalu sebanyak 60. Dibandingkan dengan angka di tahun 2017 yang mencapai 77 pengaduan, atau tahun 2016 yang mencapai 114 pengaduan. Dari pengaduan yang ada, Komite Pengawas Perpajakan juga bisa melakukan mediasi. Karena kepentingan pajak antara negara dan masyarakat memang berbeda.

Sejak 2016 hingga 2018, ada delapan mediasi yang dilakukan dan hasil yang didapat adalah penerbitan aturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan migas tahap eksplorasi, penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal penghentian penyidikan, pencabutan Peraturan Dirjen Pajak soal kewajiban penyampaian bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) atas bunga dan deposito. Selain itu ada juga penyederhanaan penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, serta pengembalian pembayaran pajak berganda.

Selain itu, Komite Pengawas Perpajakan juga menyampaikan bahwa pada prinsipnya fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bukan berarti mengurangi penerimaan perpajakan. Justru, ini akan mendorong pertambahan penerimaan pajak karena dengan beban yang berkurang, maka investasi atau bisnis akan terus berkembang.

Sebagai informasi, Komite Pengawas Perpajakan bertugas membantu Menteri Keuangan dan bersifat mandiri dalam melakukan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Selain menerima pengaduan dan masukan dari masyarakat dan komite juga melakukan mediasi, meminta keterangan, data atau informasi dari instansi perpajakan dan pihak lain. Komite selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. (PM)



Eselon I Kementerian Keuangan