Komite Pengawas Perpajakan Mendorong Sinergi Instansi Perpajakan

1/11/2019 9:25:54 AM

Jakarta – Sinergi dan harmonisasi kebijakan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi kunci penting dalam peningkatan daya saing ekspor. Persoalan tumpang-tindih peraturan kini mulai dibenahi secara bertahap.

Demikian salah satu topik perbincangan saat Ketua dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta, Kamis (10/1) dan diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Ninuk Mardiana Pambudy.

Gunadi sebagai Ketua Komite menuturkan bahwa Komite Pengawas Perpajakan dibentuk untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan dan administrasi perpajakan. Komite non struktural ini bertugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. “Intinya, kami akan menyederhanakan prosedur yang selama ini menghambat ekspor,” ujar Gunadi.

Pada rentang waktu tahun 2014-2018, Komite Pengawas Perpajakan telah menerbitkan 160 saran dan rekomendasi, antara lain tentang penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk produk furnitur, perbaikan data perpajakan, penyederhanaan sistem prosedur perpajakan, perbaikan insentif perpajakan, pengusulan reformasi perpajakan, serta usulan integrasi sistem pajak dan bea cukai.

Joko Wiyono, anggota komite, menambahkan, peran sistem perpajakan dalam mendorong peningkatan daya saing ekspor sangat besar. Misalnya, pengurangan pajak ekspor untuk beberapa jenis barang atau komoditas unggulan. Pengurangan pajak mesti dibarengi implementasi penyederhanaan prosedur melalui integrasi sistem yang saat ini sedang dibangun.

Sebagai insitusi independen non-struktural, struktur organisasi Komisi Pengawas Perpajakan terdiri dari ketua, wakil ketua, tiga anggota dan dua anggota ex officio. Dua anggota ex officio itu berasal dari internal Kementerian Keuangan, yaitu Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto dan Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati.

Pihak Kompas mengapresiasi kehadiran Komite Pengawas Perpajakan mengingat pentingnya perpajakan dalam kontribusi penerimaan negara yang sudah seharusnya diberikan perhatian lebih agar kinerja instansi perpajakan semakin baik. Keberadaan Komite Pengawas Perpajakan di masa depan akan sangat penting dan Kompas siap untuk bekerjasama untuk sinergi yang lebih baik. (PM)



Eselon I Kementerian Keuangan