Focus Group Discussion dengan tema “Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Atas Pengeluaran Barang Dari Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean”

4/24/2019 4:24:09 PM

Jakarta – Komite Pengawas Perpajakan melakukan Focus Group Discussion pada hari Selasa, 23 April 2019 pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB dengan tema Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Atas Pengeluaran Barang Dari Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean di Ruang Rapat Komite Pengawas Perpajakan, Gedung Juanda II Lt. 14, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan ini diisi oleh beberapa narasumber, yaitu: Bachrul Chairi, S.E., M.B.A (Ketua Komite Anti-Dumping Indonesia), Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia), Asep Agus Hudaya (Kepala Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus, DJBC), dan Eddy Kurniawan Logam (Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia).

Kebijakan tindakan anti-dumping di Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No 34 Tahun 2011 berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone). Pembebasan BMAD secara spesifik disebutkan dalam Penjelasan Pasal 14 PP No 10 tahun 2012. Pemberian fasilitas khusus tersebut diberikan dalam rangka mendukung tujuan awal pembentukan FTZ dalam rangka membuat wilayah industri dengan orientasi ekspor sehingga fasilitas yang diberikan mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dari sisi harga di perdagangan internasional. Akan tetapi fakta yang terjadi terdapat hasil produksi Batam yang dimasukkan ke wilayah Indonesia atau dalam kepabeanan dikenal istilah Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDPP). Karena fasilitas pembebasan hanya diberikan saat barang masuk ke dalam wilayah TFZ, saat barang hasil produksi keluar wilayah TLDPP akan dikenakan kewajiban kepabeanan (termasuk pengenaan bea masuk anti-dumping) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017.

Faktanya, hingga saat ini atas pengeluaran barang jadi yang bahan bakunya terkena BMAD tersebut belum dapat dilakukan pemungutan BMAD, mengingat DJBC kesulitan dalam membuktikan pemberitahuan atas bahan baku produksi tersebut termasuk barang dumping. Praktik yang terjadi saat ini tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakadilan persaingan usaha di wilayah Indonesia. Adanya dispute aturan teknis PMK 120/2017 dan terjadinya masalah pengenaan bea masuk anti-dumping bagi industri yang berada di wilayah FTZ menjadi alasan perlu dilakukan kegiatan diskusi untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari instansi dan pelaku industri terkait.

Beberapa masukan dan informasi yang didapatkan dari hasil diskusi ini adalah arah kebijakan pengenaan bea masuk anti-dumping di Indonesia di Indonesia (termasuk wilayah Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas / FTZ), rencana perubahan PMK 120/PMK.04/2017 dan rencana teknis kepabeanan pengenaan bea masuk anti-dumping di Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas / FTZ. (PWA)


Eselon I Kementerian Keuangan