Focus Group Discussion dengan tema “Kebijakan Reverse Tobin Tax untuk Indonesia”

4/25/2019 9:06:50 AM

Jakarta – Rabu, 24 April 2019. Komite Pengawas Perpajakan melakukan Focus Group Discussion dengan mengangkat tema “Kebijakan Reverse Tobin Tax untuk Indonesia” bertempat di Ruang Rapat Komite Pengawas Perpajakan, Gedung Juanda II Lt. 14, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Prof. Dr. Gunadi, serta dihadiri oleh beberapa narasumber yaitu: Rofyanto Kurniawan, Ph.D. (Kepala PKPN BKF Kemenkeu RI), Dr. Ihda Muktiyanto (Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu RI), Febrio N. Kacaribu, Ph.D. (LPEM UI), Handy Yunianto (Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas).

Belum ditemukan hasil studi yang spesifik terkait insentif pajak untuk transaksi keuangan/investasi valuta asing sebagai Reverse Tobin Tax. Yang banyak tersedia terkait kebijakan insentif pajak adalah studi berkenaan dengan pemberian insentif pajak pada penanaman modal langsung atau FDI yang populer dengan istilah tax holiday dan tax allowance. Reverse Tobin Tax sebagai salah satu langkah yang bisa diterapkan pemerintah untuk meminimalkan risiko gejolak di pasar keuangan domestik dan nilai tukar rupiah. Pemerintah memberikan insentif pajak jika investor melakukan re-investasi keuntungannya untuk jangka panjang. Kebijakan tersebut merupakan kebalikan dari kebijakan Tobin Tax yang mengenakan pajak pada arus modal jangka pendek.

Kedua kebijakan tersebut memiliki ide yang sama yaitu untuk mencegah adanya arus modal keluar dalam jangka pendek (sudden reversal) yang dapat mengakibatkan pasar keuangan terguncang dan nilai tukar jatuh terutama di negara-negara yang defisit transaksi berjalannya dibiayai oleh portofolio (aliran modal asing ke pasar modal) termasuk Indonesia.

Pada kegiatan ini dikaji kemungkinan kebijakan Reverse Tobin Tax. Untuk memperbaiki struktur modal dan finansial, pemerintah perlu membuat kebijakan insentif dan disinsentif. Insentif berupa pengurangan pajak untuk keuntungan yang direinvestasi jangka panjang, sedangkan jika laba hasil dividen atau capital gain dikonversi ke valuta asing maka akan dikenakan pajak. (PWA)

Eselon I Kementerian Keuangan