Komunikasi Publik: "Fasilitas Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)"

6/28/2019 1:32:52 PM

Lombok - Komwas Perpajakan pada Kamis (27/6) mengadakan kegiatan Komunikasi Publik dengan tema "Fasilitas Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)" dengan peserta para administrator KEK, para pelaku usaha yang berkaitan dengan industri di KEK, serta mengundang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada kegiatan ini menghadirkan narasumber Ketua dan Para Anggota Komite Pengawas Perpajakan (Prof. Gunadi, Joko Wiyono, Sumihar Petrus Tambunan, B. Raksaka Mahi). Kegiatan dilaksanakan di salah satu hotel di Lombok.

Pembahasan materi difokuskan pada kebijakan perpajakan terkait KEK, diantaranya fasilitas perpajakan maupun hambatan dan kendala yang dirasakan para stakeholder KEK. Pembahasan fasilitas perpajakan yang menjadi bahasan materi adalah fasilitas tax holiday, fasilitas PPN tidak dipungut, fasilitas bea masuk, arus lalu lintas barang, serta fasilitas fiskal lainnya (misal: prosedur lokasi NPWP pelaku usaha agar bisa mendapatkan fasilitas PPN Pelaku Usaha).

Sedangkan beberapa hambatan dan kendala yang menjadi pembahasan materi adalah: 
1. Prosedur pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas sewa tanah dan bangunan (pemberian fasilitas hanya diberikan bagi tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan produksi, sedangkan fasilitas pendukung tidak diberikan fasilitas pembebasan PPN). 
2. Pemberian fasilitas pembebasan PPN hanya diberikan untuk barang kena pajak (BKP), namun tidak diberikan untuk jasa kena pajak (JKP). 
3. Prosedur penangguhan bea masuk, PDRI, dan PPN hanya diberikan atas bahan baku kegiatan industri manufaktur, sedangkan industri lainnya seperti pariwisata, kesehatan, maupun jasa keuangan tidak ada fasilitas penangguhan.

Kegiatan Komunikasi Publik selain bertujuan untuk mengenalkan terkait tugas dan fungsi Komite Pengawas Perpajakan kepada para undangan, juga dalam rangka menerima masukan dari para stakeholder terkait perpajakan di KEK.

Melalui diskusi interaktif antara para pihak terkait yaitu stakeholder KEK maupun pelaksana kebijakan (DJP dan DJBC), diharapkan kendala dan hambatan yang dihadapi bisa mendapatkan solusi melalui kegiatan komunikasi publik ini yang akan dibuat melalui pemberian Saran dan/atau rekomendasi dari Komite Pengawas Perpajakan kepada Menteri Keuangan. (VMI)


Eselon I Kementerian Keuangan