KOMUNIKASI PUBLIK “Kebijakan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border)”

9/26/2019 11:22:40 AM

Jakarta – Komite Pengawas Perpajakan melakukan Komunikasi Publik pada hari Selasa, 24 September 2019 pukul 08.30 s.d. 12.00 WIB dengan tema “Kebijakan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border)” di Ruang Rapat Komite Pengawas Perpajakan, Gedung Juanda II Lt. 14, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan ini dipimpin oleh Drs. Joko Wiyono, M.A. selaku Anggota Komite Pengawas Perpajakan dan dihadiri oleh 12 perwakilan asosiasi perusahaan (API, APSyFI, IISIA, PERKOSMI, APBI, APMII, PPAK, APJP, ALFI, ASI, GINSI, dan ASPERINDO)

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) dari border ke post border. Kebijakan ini ditetapkan untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan.  Pergeseran ke post border tidak menghilangkan persyaratan impor, tetapi pengawasan yang sebelumnya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) beralih ke Kementerian/Lembaga (K/L). Beberapa Prinsip post border yang perlu menjadi prioritas adalah:

  1. Prinsip TRUST AND VERIFY, dengan konsekuensi kepatuhan pelaku usaha/pengguna jasa
  2. Prinsip KELANCARAN ARUS BARANG, tanpa mengurangi pengawasan
  3. Peningkatan DAYA SAING industri domestik dan kemudahan berusaha

Namun dalam pelaksanaan kebijakan post border saat ini masih menimbulkan beberapa permasalahan terkait kepastian hukum, i.e. penetapan obyek hukum/komoditi post border, mekanisme pengawasan barang post border/border, dan mekanisme penindakan. Dalam beberapa kasus kebijakan post border justru memberi ancaman terhadap upaya perlindungan industri dalam negeri, selain itu beberapa perusahaan juga merasa bahwa kebijakan ini menambah beban administratif perusahaan (mekanisme self declaration).

             Beberapa masukan dan informasi yang didapatkan dari hasil komiunikasi publik ini adalah perlu dikaji terkait komoditi-komoditi yang importasinya dapat menggunakan ketentuan post border dan perlu ditingkatakan pengawasan melalui audit dengan menerapkan manajemen risiko oleh K/L terkait. Bila barang impor yang menggunakan ketentuan post border merupakan barang jadi (bukan bahan baku produksi) dan barang serupa tersebut juga diproduksi di Indonesia tentunya akan mengancam industri dalam negeri. Pergeseran dari border ke post border harus diiringi dengan memperkuat pengawasan melalui audit yang bersinergi antar K/L terkait agar tidak terjadi penyalahgunaan kemudahan kebijakan post border. (VMI)

Eselon I Kementerian Keuangan